ChatGPT di WhatsApp kini bisa memproses perintah dalam bentuk gambar maupun suara, tidak hanya teks. Untuk mengakses produk AI buatan OpenAI ini di WhatsApp bisa melalui dua cara yakni kode QR atau ...

TATA TERTIB DPR - Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Hari itu DPR mengesahkan tata ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini memiliki ruang untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan ...

Dalam tata tertib hasil revisi, DPR kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Pada intinya, yang dilakukan satu proses uji kelayakan baik itu fit and proper test dan sebagainya di komisi masing-masing. Maka calon-calon itu yang sebelum diparipurnakan. Dan setelah ...

Dalam revisi tersebut, DPR memberikan dirinya kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test ...

Adapun perubahan beleid itu tertuang pada Pasal 228 A. Lewat aturan itu, DPR bisa mengevaluasi pejabat yang melalui proses uji kelayakan, bahkan bisa merekomendasikan pemecatan. Hasil rekomendasi itu ...

Adapun perubahan beleid itu tertuang pada Pasal 228 A. Lewat aturan itu, DPR bisa mengevaluasi pejabat yang melalui proses uji kelayakan, bahkan bisa merekomendasikan pemecatan. Hasil rekomendasi itu ...

GURU besar hukum tata negara pada Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, mempertanyakan kewenangan evaluasi oleh DPR terhadap pejabat negara yang dipilih lewat mekanisme fit and proper test atau ...

Dengan disetujuinya hal itu, kini DPR punya kewenangan untuk melakukan evaluasi pejabat negara yang ditetapkan melalui rapat paripurna setelah proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper ...