Dec 17, 2021 · Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib membuat tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) …

PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU Komite Standar Akuntansi Pemerintahan iii 1

Apr 17, 2020 · Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Feb 11, 2020 · Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi 8 realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Nov 30, 2022 · Pembiayaan BLUD dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD Kawasan Konservasi yang selanjutnya dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;

BLU/BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain dapat langsung menggunakan seluruh pendapatan BLU yang diperolehnya, diluar dana yang bersumber dari APBN/APBD, sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah.

Laporan realisasi anggaran (LRA) yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Pada Pasal 99 ayat 3, Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang BLUD BLUD wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan perubahan SAL, Neraca, laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Sebagai PPK-BLUD, Puskesmas harus menyusun laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Laporan keuangan yang harus disajikan adalah; 1) Neraca, 2) Laporan Operasional (LO), dan 3) Laporan Arus Kas (LAK).