Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. SPPT berfungsi sebagai penunjuk besarnya utang PBB yang harus dilunasi dalam satu tahun pajak.

Portal online para serviços de impostos relacionados à aquisição de terrenos e edifícios em Bekasi.

Wajib Pajak membuka email untuk melakukan mendapatkan dokumen SPPT PBB dan dapat melakukan pembayaran dengan QRIS atau channel lainnya.. Register e-SPPT Online! …

Berikut cara bayar Pajak Bumi Bangunan di Shopee: Kunjungi laman Shopee > PBB atau klik Link ini. Pada bagian Tagihan, klik PBB Cari dan pilih wilayah "PBB Kota Bekasi ", pilih tahun pajak yang ingin dibayarkan, dan masukkan No. Objek Pajak (PBB).

Pelayanan salinan SPPT PBB di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. Surat Kuasa dan dalam hal permohonan diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wsajib Pajak dan bermaterai. 1. Petugas (FO) menerima formulir/berkas dari Wajib Pajak. 2. Salinan SPPT PBB yang dimohonkan di cetak. 3.

Dec 22, 2024 · Setelah menemukan layanan PBB, cari opsi atau menu yang berkaitan dengan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Pastikan Anda memilih opsi untuk mencetak SPPT PBB Kota Bekasi untuk tahun 2025.

Nov 3, 2024 · Dengan mencetaknya secara online di situs resmi pemerintah daerah, kamu tidak perlu antre di kantor Bapenda Kota Bekasi untuk mendapatkan SPPT PBB tersebut. Cukup …

Jul 30, 2024 · Pembayaran dan pemeriksaan PBB di Kabupaten Bekasi saat ini mudah dilakukan secara online. Simak cara sppt pbb kabupaten bekasi.

Mar 3, 2025 · Nah, bagi warga Bekasi yang ingin cetak e-SPPT PBB Bekasi online, kamu bisa dengan mudah mendapatkan salinan dokumen tersebut. Kamu dapat mencetaknya secara …

Pelayanan mutasi habis SPPT di Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi. 1. Petugas (FO) menerima formulir/berkas dari Wajib Pajak. 2. Berkas permohonan diinput dalam sistem PBB. 3. Mencetak Surat Keterangan NJOP Mutasi PBB dan di stempel basah tanda tangan kepala bidang pendapatan daerah. 4.